Sejarah Korea Utara

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Korea merupakan satu dari beberapa negara yang terletak di wilayah Timur Asia. Salah satunya yaitu Korea Utara, adik ipar dari Korea Selatan, Korea Utara berbatasan langsung dengan Rusia di Utara, Jepang dan Korea Selatan di wilayah selatan dan di wilayah barat dengan Ulan Bator (Mongolia). Korea Utara atau Republik Demokratik Rakyat Korea beribukota Pyongyang dengan bahasa resminya yaitu, bahasa Korea. Sistem pemerintahanya saat ini menganut pahamisme Republik, Sosialis dan Komunis dengan pemimpin tertingginya saat ini Kim Jong-un dan Presiden abadinya Kim Il-sung.

Luas negara Korea Utara ini sekitar 120,540 km², dan mengapa wilayah Korea Utara ini bisa dikatakan negara dengan gaya militerismenya tersendiri dikatakan satu dari beberapa presentase dengan negara lain dikatakan yang cukup kuat dan solid dari berbagai angkatan militernya. Dan di dalam makalah ini pula nanti akan dipaparkan mengenai Perang Korea, dan situasi negara Korea Utara di tahun 1945 sampai sekarang ini dari berbagai sektor yang meliputinya baik itu ekonomi, Industrialisasi, Kebudayaan, Alutista (militer) dan Politik Pemerintahanya.

                       

1.2 Rumusan Masalah

1.      Bagaimana Kondisi Korea Utara di tahun 1945 ?

2.      Mengapa terjadi Perang Korea di tahun 1950 ?

3.      Bagaimana Korea Utara pasca Perang Korea ?

4.      Bagaimana kondisi Korea Utara di abad 20an ?

1.3 Tujuan

1.      Untuk memahami kondisi Korea Utara di masa Kontemporer

2.      Untuk memahami bagaimana Perang Korea terjadi

3.      Untuk memahami Korea utara pasca Perang Korea

4.      Untuk memahami Peran Korea Utara di abad 20 ini

Bab II

Pembahasan

         

2.1  Korea Utara di tahun 1945

              Semenanjung korea diperintah oleh kekaisaran korea hingga dianeksasi oleh jepang setelah perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan jepang pada perang dunia II, korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Uni Soviet dan Amerika Serikat, korea utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi oleh PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintah korea yang terpisah oleh zona dimiliterisasi, baik korea utara atau korea selatan keduanya mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung korea, yang nantinya akan berujung pada perang korea tahun 1950. Korea Utara termasuk negara dengan sistem partai tunggal di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh partai buruh korea

               Pembagian Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan bermula sejak kemenangan blok sekutu di dalam perang Dunia II, mengakhiri 35 tahun penjajahan Jepang atas Korea, di dalam proposal yang ditolak oleh hampir seluruh bangsa Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet setuju untuk sementara menduduki negara korea sebagai wilayah perwalian dengan zona pengawasan yang didemarkasi pada sepanjang 38 derajat lintang utara, tujuan perwalian ini adalah untuk mendirikan pemerintahan sementara korea yang akan menjadi bebas dan merdeka pada waktunya. Meskipun pemilihan umum dijadwalkan. Dua negara adidaya mendukung dari belakang para pemimpin yang bersebrangan dan dua negara itu secara efektif telah didirikan,masing-masing mengakui seluruh kedaulatan di semenanjung korea.

               Pada bulan Agustus 1945, tentara Uni Soviet membentuk penguasa sipil soviet untuk memerintah negeri ini sampai rezim dalam negeri, yang ramah kepada Uni Soviet, dapat didirikan komiter sementara didirikan di seluruh negara, meletakan pihak komunis di posisi kunci. Pada Maret 1946 reformasi tanah dilembagakan karena tanah yang pernah dikuasai oleh jepang dan para pemiik tanah yang berkolaborasi dibagi dan diserahkan kepada petani miskin. Kim-Il-Sung memprakarsai program reformasi tanah pada tahun 1946. Dengan mengorganisasi  banyak warga sipil miskin dan pekerja pertanian di bawah komite rakyat, sebuah kampanye massal nasional menghancurkan kendali kaum penguasa lama tanah. Tuan tanah diizinkan hanya untuk mempertahankan tanah yang sama luas tanahnya dengan tanah kaum sipil miskin yang pernah menyewa tanah mereka, sehingga pembagian tanah lebih merata. Reformasi tanah korea uatara dicapai dengan cara yang tidak terlalu keras daripada yang terjadi di cina atau vietnam.

               Pada Februari 1946 pemerintah sementara yang disebut komite rakyat sementara korea utara dibentuk dibawah kepemimpinan Kim-Il-Sung, yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk berlatih perang bersama pasukan soviet di manchuria. Konflik dan perebutan kekuasaan memanas di tingkat atas pemerintahan di phyongyang karena pihak aspiran yang berbeda melakukan manuver untuk mendapatkan posisi kekuasaan di dalam pemerintahan baru, di tingkat lokal, komite rakyat secara terbuka menyerang kolaborator dan beberapa tuan lahan, dengan menyita banyak tanah dan harta benda mereka. Akibatnya, banyak kolaborator dan yang lainya hilang atau tewas, itu terjadi di banyak propinsi dan melalui kerja sama dengan komite rakyat yang sama inilah pada akhirnya pemimpin korea utara, Kim-Il-Sung mampu membangun sistem pendukung akar rumput yang akan mengangkatnya untuk berkuasa di atas lawan-lawan politiknya yang pernah tinggal di phyongyang.

2.1.1  Dibentuknya dua negara Korea.

Dengan menguatnya ketidakpercayaan antara sekutu Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak ada persetujuan yang berhasil dicapai mengenai cara untuk mendamaikan pemerintah sementara  yang saling bersaing. Amerika Serikat membawa masalah ini ke perserikatan bangsa-bangsa pada musim gugur 1947. Uni Soviet menentang keterlibatan PBB dalam hal ini. PBB mengesahkan resolusi pada tangga 14 November 1947, dengan menyatakan bahwa pemilihan umum yang bebas harus ditunda, pasukan asing harus ditarik dan sebuah komisi PBB untuk korea harus segera dibentuk. Uni Soviet walaupun anggota dengan kekuatan hak veto, memboikot pemungutuanj suara dan tidak mempertimbangkan resolusi yang akan mengikat.

Pada April 1948, sebuah konferensi organisasi di korea utara dan korea selatan bertemu di phyongyang, konferensi ini tidak membuahkan hasil dan Soviet memboikot pemilihan umum yang diawasi PBB di korea selatan. Tidak ada pemilihan yang diawasi PBB di korea utara, pada tanggal 10 Mei korea selatan mengadakan pemilihan. Syngman Rhee, yang telah di mengusulkan pemilihan umum parsial di korea selatan demi mewujudkan kekuasaanya sejak 1947, terpilih sudah, meskipun sayap partai kiri memboikot pemilihan umum itu. Korupsi yang tersebar luas dilaporkan terjadi dalam pemilihan umum itu dan republik korea memulai hidup tanpa legitimasi yang cukup, pada 15 Agustus, republik korea secara resmi mengambil alih kekuasaan dari militer AS.

2.2  Perang Korea 1950

              Perang Korea adalah konflik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir, Konflik ini menyeret duo Korea yaitu : Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 25 Juli 1953. Perang ini juga disebut perang di mandatkan. Peserta perang utama adalah korea utara dan korea selatan. Sekutu utama korea selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Britania Raya dan Sekutu Korea Utara utama adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet.

              Berbagai cara telah diupayakan oleh korea utara hingga akhirnya mengambil keputusan dengan cara kekerasan atau peperang, pengumuman perang disiarkan ke seluruh kota melalui radio pyongyang. Pada hari minggu pukul 04.00, 25 Juni 1950, korea utara menyerang korea selatan, serangan tersebut sangat mengejutkan korea selatan sehingga terlihatlah korea utara yang memenangkan. Serangan ditujukan ke ibukota Seoul, namun karena cuaca buruk yang berhasil diduduki hanya kota chuchon, ongjin dan kaesong yang merupakan kota penting di korea selatan. Kota seoul baru dapat diduduki oleh pasukan korea utara setelah tiga hari perang berlangsung yaitu pada tanggal 28 juni 1950

               Perang korea tidak hanya sebatas perang antar korea utara dan korea selatan,namun dibelakang negara tersebut ada sekutu masing-masing yang membantu jalanya perang, Amerika serikat mengetahui dibelakang korea utara ada uni soviet yang menyokongnya, sehingga AS memutuskan untuk membantu korea selatan. Dengan posisi amerika adalah dewan keamanan PBB, amerika mengusulkan kepada DK PBB untuk bersidang membicarakan korea, PBB mengadakan sidang dan menghasilkan dan menghasilkan resolusi PBB yang antara lain berisi sebagai berikut.

                1. mendesak korea utara agar segera menghentikan perang dan menarik                                            mundur pasukanya sampai garis batas 38º lintang utara.

                2. memberikan sanksi kepada korea utara apabila pihak korea utara tidak memperdulikan desakan tersebut, maka PBB dengan para anggotanya akan membantu korea selatan

              Pada 27 juni, presiden Trauman memerintahkan kepada angkatan udara dan angkatan laut amerika serikat untuk memberi perlindungan kepada pasukan korea selatan. Amerika serikat berkonsentrasi di semenanjung jepang pulau jepang. Strategi militer yang dilakukan oleh presiden trauman membuat bendungan dengan pasukan-pasukan yang cukup kuat. Presiden trauman mengerahkan pasukan-pasukan amerika serikat yang berada di timur jauh yaitu di jepang, di bawah komando Douglas MacArthur diperintahkan untuk mengadakan blokade di seluruh pantai korea. Pemerintah cina di taiwan diminta menghentikan operasinya di daratan cina, serta bantuan militer kepada pemerintah filipina dan angkatan perang perancis di indochina ditingkatkan.

               Pada bulan Agustus 1950, pihak korea masih tetap unggul karena hal berikut.

               1. Korea Utara dan Uni soviet mampu membuat rakyat korea selatan bersimpati.

               2. logistik pihak korea utara terpencar, sehingga sulit dihancurkan dan lebih lama dapat bertahan.

               3.  pihak korea utara mengadakan penyusupan dan penyamaran yang sangat rapi untuk melemahkan pihak selatan.

              Selama tiga bulan (Juni, Juli, Agustus) pihak selatan mengalami kekalahan, maka untuk menghindari agar semenanjung korea tidak jatuh ke pihak utara, pihak selatan membuat strategi baru yang disebut “pertahanan PBB”. Pertahanan tersebut dipusatkan di pusan dan dikenal dengan nama “pusat parameter”, daerah penting lain selain pusan adalah taegu.

             Mulai september 1950, keunggulan menjadi milik korea selatan dengan berhasil direbutnya Seoul pada 26 September 1950 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur, keberhasilan tersebut menjadi dukungan moral bagi pihak selatan sehingga dapat melampaui garis batas 38º lintang utara. Kekalahan pihak utara tersebut juga merupakan kekalahan uni soviet dan membuat RRC yang merupakan sekutu uni soviet membantu pihak utara sebagai tetangga baiknya dari serangan imperialis. Setelah memukul balik tentara korea utara dari garis lintang 38 derajat, tentara koalisi amerika di bawah payung PBB mendekati sungai yalu yang berbatasan dengan tiongkok, MacArthur menjanjikan kepada pasukan koalisi untuk merayakan natal dengan keluarga masing-masing karena perang akan berakhir dan korea akan bersatu dan demokratis

            Namun, bukan natal yang mereka rayakan, tetapi usunganpeti jenazah mendatangi keluarga tentara amerika karena korea utara kembali melakukan perlawanan, dengan bantuan RRC, korea utara kembali meraih kemenangan, RRC punya persiapan yang matang karena telah terlebih dahulu mempelajari peta perang korea sehingga dapat mengusir pasukan PBB dari phyongyang untuk kembali ke selatan, karena perang korea juga merupakan perang antara amerika dan uni soviet, maka amerika pun tidak tinggal diam dengan ikut campurnya  RRC. Jenderal Mattew juga diserahi menggunakan personel tentara VIII dan korps X yang berarti meliputi kekuatan darat PBB seluruhnya, pasukan PBB terdiri dari 15 negara, yakni : Amerika serikat, Inggris, Prancis, Australia Selandia Baru, Swedia, Thailand, Belanda, Belgia, Kanada, Turki, Yunani, Afrika Selatan, India dan Philipina.  Situasi perang yang tidak memungkinkan mendorong diadakanya perundingan dan gencatan senjata. Perang korea sendiri membunuhnya sekiranya 1 juta warga korea, seperempat warga cina, dan tiga puluh empat ribu warga amerika.

2.3  Korea Utara pasca perang Korea

              pasca perang korea, sebuah zona berjarak 4 km dari perbatasan korut dan korsel yang tidak boleh dilewati oleh siapapun didirikan di mana zona tersebut dikenal dengan  nama Dimiliterized zone (zona bebas militer), tak lama usai pembentukan zona tersebut, sebuah komisi yang anggotanya berasal dari personil militer negara-negara eropa yang netral diterjunkan untuk mengawasi situasi militer di dekat DMZ. Tahun 1954 pihak-pihak yang berperang melakukan pertukaran mayat para korban perang agar mayat-mayat tersebut bisa diidentifikasi dan dikuburkan secara layak.

Perang korea yang berlangsung selama 3 tahun mengakibatkan 2,5 juta penduduk sipil korea tewas, dari pihak-pihak yang berperang, korban tewas di pihak korsel dan sekutunya dilaporkan mencapai hampir 180.000, sementara di pihak korut dan sekutunya jumlah korban yang tewas dilaporkan mencapai 700.000 lebih, tingginya jumlah korban yang tewas di pihak korut dan sekutunya tidak lepas dari minimnya persenjataan anti udara yang mereka miliki sehingga pasukan mereka sangat rentan saat mendapatkan serangan udara dari pasukan PBB.

          Wilayah Korut dan Korsel sama-sama porak-poranda akibat perang korea di mana wilayah Korut menderita kerusakan yang lebih parah akibat seringnya aktivitas pemboman dari udara oleh pasukan PBB, untukmembangun kembali infrastruktur negaranya, korut memperoleh bantuan finansial dari cina dan uni soviet serta bantuan tenaga ahli dari negara-negara komunis eropa timur. Hasilnya korut mengalami pertumbuhan industrialisasi yang pesat hingga dekade 60-an, untuk mengantisipasi perang yang mungkin bakal timbul, korut juga memperkuat sistem pertahanan anti udaranya dan membangun jaringan terowongan militer bawah tanah yang kompleks. Korsel di lain pihak berhasilmembangun kembali wilayahnegaranya yang rusak parah berkat bantuan PBB, dibandingkan dengan tetangganya di uatara, korsel lebih lamban dalam pertumbuhan ekonominya, kondisi sosial negara tersebut juga lebih labil karena seringnya terjadi kudeta dan pergantian kekuasaan, baru setelah memasuki dekade 80-an, korsel mulai berhasil melampaui tetangganya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan industri sehingga bisa menjadi negara maju seperti sekarang, korut di lain pihak mengalami kemunduran ekonomi sejak tahun 90-an karena hilangnya sekutu-sekutu komunis tersebut.

          Bagi cina, perang korea membawa dampak positif yang penting walaupun dalam perang tersebut cina harus menanggung korban jiwa dalam jumlah yang amat besar, berkat perang tersebut, kepercayaan diri rakyat cina akan kekuatan militernya kembali membumbung dan dunia internasional kembali menaruh kewaspadaan pada militer cina. Kebetulan sejak abad-19, cina yang pada saat itu masih berbentuk kekaisaran memang kerap mengalami kekalahan saat harus bertempur melawan militer negara-negara lain. Pasca perang korea,pamor dari mao zedong selaku pemimpin dari cina juga meningkat.

          Di AS, perang korea bukanlah perang yang populer jika dibandingkan dengan perang-perang yang diikuti AS lainya semisal perang vietnam karena minimnya perhatian publik AS saat mengikuti perkembangan perang tersebut. Sebagai akibatnya, perang ini pun kerap mendapat sebutan “perang yang terlupakan”. Pasca perang korea, jumlah orang korea yang menetap di AS juga mengalami peningkatan pesat, dalam hal politik internasional, perang korea juga membuat AS lebih waspada terhadap perkembangan geopolitik di asia timur sehingga mereka menyokong habis-habisan jepang, taiwan dan korsel untuk membatasi pengaruh cina

          Selain itu, ada beberapa peristiwa pasca perang korea, yaitu :

2.3.1   Kim Il-sung memperkokoh sistem kekuasaan tunggal

Pada awalnya, pemerintah Korea Utara berbentuk Federasi yang terdiri atas berbagai fraksi komunis, termasuk fraksi kelompok kegiatan gerilyawan anti-Jepang di dalam negeri, fraksi gerakan komunisme yang pulang dari Cina, dan fraksi yang menerima pendidikan komunisme dari Rusia. Kim Il-sung, walaupun landasannya lemah di dalam negeri, tetapi dia sebagai pemimpin yang mewakili Uni Soviet, menjadi pemimpin tertinggi di Korea Utara. Oleh karena itu, perkembangan politik di Korea Utara pada awalnya bisa dikatakan adalah proses Kim il-sung memperkokoh kekuatannya di Korea Utara, dan cara peningkatan kekuatannya adalah termasuk “membersihkan” pesaing politiknya secara bertahap. Pertama, para tokoh komunis dalam didalam negeri semakin amburuk setelah difitnah sebagai kelompok faksionis dan memiliki paham kepahlawanan. Cara itu digunakan untuk “membersihkan” para lawan poliknya.
            Walaupun Kim Il-sung menghadapi kritik dan diminta pertanggungjawaban politik tentang kegagalan invasi ke Selatan selama Perang Korea, dia menemukan jalan keluar dengan mengalihkan tanggungjawab itu kepada Namrodang (partai buruh komunis di Korea Selatan), hingga Kim berhasil “membersihkan” anggota fraksi itu yang merupakan pesaing kuatnya pada waktu itu. 

Park Hun-young, Rhee Seung-yup, Bae Chul, Kim Nam-chun, dan lainnya diekskusi dengan tudingan melakukan kegiatan mata-mata untuk AS.
Gerakan kecaman terhadap Stalin yang timbul dalam pertemuan sidang partai komunis Uni Soviet ke-20 memberi pengaruh pada gerakan anti-Kim Il-sung di dalam negeri dan menimbulkan kritik tentang kebijakan ekonominya yang memusatkan industri berat untuk mengaktifkan industri perlengkapan persenjataan militer pada waktu itu.
Di tengah masa krisis dalam kehidupan politiknya, Kim Il-sung berhasil menang dalam pemilihan Komite Sentral Partai Buruh pada Juni 1956, sehin sehingga dia lebih meningkatkan kekuatannya dengan “membersihkan” pemimpin fraksi lain (Kim Du-bong, Choi Chang-ik, Park Chang-ok, dan lain-lain.).

Setelah tindakan “membersihkan” pesaing politik dalam proses memperkokoh kekuatannya, pekerjaan selanjutnya adalah sentralisasi dan pengidolaan Kim Il-sung, maupun menghilangkan pemimpin oposisi yang menunjukkan sikap tidak puas terhadap perkembangan itu. Beberapa kasus termasuk “pembersihan” pemimpin fraksi Gapsan (Park Geum-chul dan Rhee Hyo-soon) pada tahun 1967 dengan tuduhan melakukan gerakan faksionis dan anti-Partai, dan 1969 penghentian pemimpin militer (Kim Chang-bong dan ketua bagian politik dalam militer, Huh Bong-hak) dengan tuduhan menentang pembangunan sistem sentralisasi Kim.

                        Setelah sidang Partai Buruh Korea ke-5 pada Nopember 1970, kepemimpinan Korea Utara yang tersisa hanya anggota yang bersifat pro-Kim Il-sung. Sentralisasi kekuatan dan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin tunggal semakin sempurna.

2.3.2      Pembangunan Ekonomi Sosialis

Upaya pembentukan sistem ekonomi sosialis cepat berkembang karena proses nasionalisasi seluruh industri sudah dimulai sebelum pemerintahan dibangun, tidak lama setelah mendapat kemerdekaan dari penjajahan Jepang Sesuai dengan UU Reformasi Tanah yang diumumkan pada Maret 1946, pengembalian tanah dan pembagian kembali tanah itu kepada rakyat umum dengan gratis dilaksanakan, hingga membentuk landasan sistem perkebunan secara kolektif. Pada bulan Agustus tahun yang sama, UU untuk menasionalisasikan pabrik utama, perusahaan, pertambangan, stasiun pembangkit listrik , transportasi, layanan pos, perbankan, organisasi instansi komersial dan budaya diberlakukan.
            Walaupun kegiatan ekonomi tingkat individu yang berskala kecil diizinkan selama perang Korea untuk melengkapi kekurangan tingkat produksi, sebagian besar ekonomi Korea Utara dinasionalisasikan dan digunakan secara kolektif. Sampai tahun 1958, pertanian, industri kerajinan tangan, dan perdagangan skala kecil semua disatukan dengan bentuk koperasi, sehingga menyelesaikan proses “ sosialisme dalam hubungan produksi”. Setelah sistem koperasi pertanian berakhir, Korea Utara mencurahkan upayanya untuk memproduksi peralatan pertanian yang dimodernisasi untuk meningkatkan produktivitas. Kolektifitas industri pertanian dimulai pada akhir 1953, saat ‘Organisasi Koperasi Kerjasama Pertanian’ mulai dibentuk. Koperasi itu lebih berkembang selama 1954 dan tahun berikutnya, sampai Agustus 1958, semua petani terdaftar sebagai anggota koperasi itu. Sehingga sektor pertanian dapat disatukan secara sempurna. Pada awalnya, ada 13,309 organisasi koperasi pertanian, setiap koperasi itu terdiri atas rata rata 80 rumah tangga dan tanah pertanian seluas 130 ‘Chung-bo’. Pada Oktober 1958, organisasi itu dikonsolidasikan di tingkat pedesaan. Jumlah koperasi dipangkas hingga menjadi 3,843, sedangkan jumlah rumah tangga anggota setiap koperasi meningkat menjadi 300 rumah tangga dan tanah pertanian seluas 500 ‘chung-bo’. Sampai tahun 1961, manajemen pertanian penduduk lokal yang selama ini dipimpin oleh Panitia Rakyat tingkat kecamatan dipisahkan, kemudian diserahkan kepada instansi ahli industri pertanian ‘Komisi Manajemen Koperasi Pertanian ‘ untuk langsung menangani kegiatan pertanian termasuk pengoperasian pabrik alat pertanian, pabrik , kantor irigasi, pemasok bahan, dan karantina peternakan. Pada tahun 1962, organisasi itu dinamakan ‘Perkebunan Kolektif’ sehingga membangun sistem manajemen perkebunan kolektif Korea Utara.

2.3.2.1  Peluncuran Rencana Pembangunan Ekonomi

Karena kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh kolonial Jepang, dimana sebagian besar stasiun pembangkit listrik dan fasilitas industri terletak di bagian daerah utara Semenanjung Korea, maka hal itu membantu Korea Utara pada awalnya untuk lebih mudah melakukan pembangunan ekonomi modern dan industrialisasi ekonomi.
            Rencana Pembangunan Ekonomi Korea Utara dimulai menyusul kemerdekaan, atau sebelum pemerintahan dibangun. Dua kali masa Rencana Pembangunan Satu Tahun dilaksanakan pada tahun 1947 dan 1948. Pada tahun 1949, Rencana Pembangunan Dua Tahun dilakukan untuk menghapuskan faktor negatif di sektor industri yang tersisa oleh penjajahan Jepang dan meningkatkan produksi, tetapi rencana pembangunan itu dihentikan karena perang Korea. Pada April 1954, Korea Utara memutuskan dalam pertemuan ke-7 Sidang Rakyat Tertinggi pertama bahwa peningkatan produksi setingkat sebelum perang , dan Rencana Pembangunan Tiga Tahun untuk pemulihan ekonomi dilakukan. Rencana itu, melalui bantuan Cina dan Uni Soviet , diselesaikan secara sukses 4 bulan lebih dini daripada jadwal. Pada tahun 1957, REPELITA (5 tahun) dilakukan untuk meletakkan fondasi industri untuk ekonomi sosialis , dan untuk menyajikan pakaian, makanan dan perumahan kepada rakyat. Bantuan dari Cina dan Uni Soviet, dan negara komunis lainnya memungkinkan Korea Utara mencapai target mereka dua tahun lebih dini daripada jadwal.

2.3.2.2              Gerakan Chollima

Perkataan ‘chollima (kuda yang bisa berlari seribu mil)’ berarti kuda mitos yang bisa berjalan berjarak seribu mil dalam sehari. Gerakan Chollima adalah kampanye massal bertujuan untuk membangun ekonomi sosialis secara efektif dan memacu gerakan itu. Pemerintah mempromosikan untuk cepat mencapai target produksi dan membangun ekonomi sosialis seperti kecepatan yang sama dengan kuda mitos, Chollima.

Gerakan Chollima mewakili kebijakan ekonomi yang dirancangan untuk mengerahkan penduduk secara massal dan secara efisien. Regim Korea Utara yakin bahwa peningkatan produktifitas bisa terwujud melalui perubahan dan perbaikan pikiran para buruh yang dipersenjatai dengan ideologi komunis yang lengkap. Ada berbagai gerakan yang hampir bertujuan sama yaitu mempromosikan produksi sebelum gerakan Chollima, seperti ‘gerakan peningkatan produktifitas’ selama masa perang, dan ‘gerakan peringatan 1 Maret’ ‘ gerakan peringatan 1 Mei’ dan ada juga ‘gerakan untuk merebut bendera kemenangan Minchungsoon-hwe’.

Kemudian, Gerakan Chollima diluncurkan dalam pertemuan sidang paripurna Komisi Sentral Partai yang diadakan pada Desember 1956. Hingga gerakan ini menjadi gerakan sistematis pertama untuk memacu sistem persaingan di masyarakat Korea Utara untuk mencapai target produksi dan pembangunan ekonomi sosialis lebih cepat.

Setelah ditetapkan sebagai kebijakan umum partai buruh, gerakan itu diterapkan di seluruh pelosok Korea Utara seiringi dengan Repelita yang dimulai tahun 1957 . Pada tahun 1959, gerakan itu lebih digalakkan dengan nama ‘gerakan tim kerja Chollima’, dan gerakan itu memberikan sumbangan pada pencapaian Rencana Pembangunan Lima Tahun Korea Utara. Gerakan Chollima diganti dengan ‘gerakan untuk memperoleh 3 revolusi utama dengan bendera merah’ pada tahun 1975. Gerakan Chollima mendominasi sebagai gerakan untuk meningkatkan kompetisi kalangan buruh di masyarakat Korea Utara.

2.3.2.3              Peluncuran Rencana Pembangunan 7 tahun

Pada tahun 1961, Korea Utara melaksanakan proyek pembangunan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi sosialis. Pembangunan dilaksanakan dalam 3 kali Rencana Pembangunan 7 tahun, dan di tengah Rencana Pembangunan itu, juga melakukan Rencana Pembangunan tambahan selama 6 tahun. Rencana Pembangunan 7 tahun pertama dimulai tahun 1961 dengan tujuan memperbaiki kehidupan rakyat dan membangun fondasi industri yang terbentuk selama Repelita (5 tahun) pada akhir 1950an.
            Pada waktu itu, ekonomi Korea Utara mencapai industrialisasi yang menitik beratkan pada industri berat, seperti manufaktur alat-alat mesin. Tetapi, kebijakan itu menghadapi rintangan karena industrialisasi yang hanya memenuhi permintaan domestik semakin terbatas. Sementara itu, krisis rudal Kuba pada Oktober 1962 membuat pemimpin Korea Utara merasa perlu meningkatkan kemampuan militernya. Hal itu menjadi alasan bagi Korut untuk menciptakan ‘4 arah kebijakan militer utama ‘ yang memfokuskan pada peningkatan investasi untuk meningkatkan kekuatan militer.
            Korea Utara menemukan posisi yang sulit di antara Cina dan Uni Soviet yang bertentangan dan hal itu mengakibatkan pengurangan bantuan ekonomi dari negara sosialis itu, sehingga mengakibatkan penundaan target Rencana Pembangunan mereka. Jadwal untuk Rencana Pembangunan 7 tahun diperpanjang sampai 3 tahun selama Oktober 1966 dalam pertemuan perwakilan partai; tetapi Rencana Pembangunan itu gagal untuk mencapai targetnya.

2.3.3 Korea Utara di bawah sistem pemerintahan diktator Kim Il-sung

2.3.3.1                        Menguatnya sistem kekuasaan tunggal (dictator) Kim Il-sung

Selama 1970an, sistem kekuasaan tunggal Kim Il-sung menjadi landasan untuk mengidolakan Kim Il sung dan anak yang menjadi pewarisnya, Kim Jong-il. Di bawah sistem kekuasaan Kim il sung yang kokoh, Kim meletakkan pondasi untuk menjadikan Kim Jong-il sebagai pemimpin dimasa depan. Untuk mencapai tujuan itu, tindakan pembersihan kelompok oposisi yang menolak sistem dinasti yang mewariskan tahta keuasaan itu terus berlanjut. Bukti menunjukkan adanya usaha-usaha untuk menyempurnakan sistem kekuasaan tunggal Kim Il sung adalah pembuatan konstitusi baru. Konstitusi sosialis itu menyumbang sebagai tulang punggung sistem hukum Korea Utara sampai direvisi pada tahun 1992 untuk memudahkan proses pewarisan kekuasaannya ke Kim Jong-il. Kim Jong-il mulai dilatih sebagai pewaris pada September tahun 1973. Kim Jong-il diangkat sebagai sekretaris umum partai buruh . Sementara itu, proses penghapusan kekuatan oposisi yang menentang pewarisan kekuasaan kepada Kim Jong-il juga dilanjutkan, hingga adik Kim Il sung, Kim Young-ju, dan beberapa pejabat militer termasuk Kim Dong-gyu, Rhee Yong-mu dan Ryu Jang-sik diturunkan dari jabatan mereka pada tahun 1973.

2.3.3.2                         Pernyataan Bersama 4 Juli

Kontak rahasia antara pejabat tinggi Korea Selatan dan Korea Utara menghasilkan Pernyataan Bersama 4 Juli 1972. Setelah pertemuan rahasia diadakan di Panmunjom, pertemuan rahasia lain di Seoul dan Pyongyang antara kepala Badan Intelijen Korea Selatan Lee Hu-rak dan wakil perdana menteri Korea Utara, Park Sung-chul menghasilkan Pernyataan Bersama yang diumumkan dengan sekaligus oleh Seoul dan Pyongyang dengan isi sebagai berikut:

① Tiga pilar utama untuk reunifikasi yakni berdiri sendiri, perdamaian dan solidaritas di antara bangsa Korea,

② Menahan diri dari saling memfitnah dan melarang penggunaan kekuatan militer,
③ Melaksanakan berbagai pertukaran antarKorea secara leluasa,

④ Kerjasama dalam operasi Palang Merah,

⑤ Pembukaan saluran telepon hubungan langsung antarKorea,

⑥ Membangun Komite Koordinasi Korea Selatan dan Korea Utara,

⑦ Dan melaksanakan isi Pernyataan Bersama secara setia

Walaupun Korea Utara dan Korea Selatan gagal untuk mengatasi masalah mendasar terkait isu reunifikasi, namun keberhasilan membuat Pernyataan Bersama adalah peristiwa bermakna penting. Saluran komunikasi politik langsung dibangun antara pemimpin kedua negara. Bagi Korea Utara, Pernyataan Bersama itu bisa menunjukkan kepercayaan diri mereka yang telah menguasai sistem politik tunggal secara sempurna lewat kekuasaan Kim Il-sung . Dalam segi diplomatik, pernyataan itu menunjukkan tekad Korea Utara yang ingin menganeragamkan lingkup diplomasinya. Korea Utara terus mengkokohkan sistem kepemimpinannya secara stabil melalui serangkaian proses hingga tahun 1970an sampai Kim il sung meninggal tahun 1994.

2.3.3.3                         Keanekaragaman diplomasi

Korea Utara pada awalnya melakukan diplomasi terbatas hanya dengan negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet. Namun, konflik yang terjadi di kubu negara komunis antara Rusia dan Cina membuat Korea Utara membuka hubungan dengan negara netral pada tahun 1960an. Pada 1970an, diplomasi dengan negara barat juga dilaksanakan secara aktif. Alasannya perubahan kebijakan diplomatik Korea Utara adalah sebagai berikut: Cina menjadi anggota PBB pada tahun 1971, pencairan hubungan AS –Cina setelah kunjungan presiden Nixon ke Cina tahun 1972, normalisasi hubungan Cina-Jepang, dan semakin sering terjadinya perdebatan antara kedua Korea di panggung internasional termasuk PBB dan organisasi internasional lain.

Dalam pertemuan partai buruh ke-6 yang diadakan Oktober 1980, pimpinan Korea Utara mengumumkan 3 prinsip dasar dalam kebijakan diplomatiknya, yakni berdiri sendiri, persahabatan dan perdamaian , dan mendorong keanekaragaman hubungan diplomatik lebih banyak dengan negara barat.

Upaya untuk membangun hubungan dengan AS juga didorong selama waktu itu. Pada Januari 1984, melalui agenda pertemuan “tindakan baru untuk mewujudkan suasana perdamaian di Korea “ yang dibahas dalam Sidang Rakyat Tertinggi dan Komisi Rakyat Sentral , sebuah usulan sempat diajukan yaitu ‘perlu diadakannya pertemuan segi-3 antara kedua Korea dan A.S.

2.3.4                    Pembatasan pengembangan ekonomi

2.3.4. 1                  Rencana Pembangunan 6 tahun pertama (1971∼1976)

Rencana pembangunan ekonomi itu diluncurkan dalam pertemuan partai ke-5 pada tahun 1970 dengan tujuan mewujudkan ‘pengembangan 3 teknologi utama ‘ dan meningkatkan struktur industri Korea Utara. Proyek ekonomi itu sangat diperhatikan karena peranan teknologi dan modal diutamakan, dengan kesadaran terbatasnya struktur ekonomi yang dapat mengerahkan tenaga secara massal.

  Maka, rencana itu terfokus pada penerapan teknologi, modal, dan peralatan dari negara barat. Tetapi hutang luar negeri menjadi masalah serius dari mulai 1975 karena barang impor tidak dibayar kembali pada waktu yang tepat. Lebih jauh lagi, dengan sistem ekonomi yang kaku, berbagai masalah di sektor sarana-sarana sosial termasuk energi dan transportasi ukurannya semakin besar. Rencana Pembangunan 6 tahun itu diketahui berakhir secara sukses pada tahun 1975, dapat mencapai targetnya 18 bulan lebih dini daripada jadwal.

Tetapi proyek itu sebenarnya gagal . Penyelesaian proyek itu hanya untuk merevisi jadwal yang direncanakan . Dengan konskuensi itu, Korea Utara mengumumkan masa transisi selama dua tahun untuk memperbaiki sektor yang belum memenuhi target.

2.3.4. 2                  Rencana Pembangunan 7 tahun putaran kedua (1978∼1984)

Rencana pembangunan ekonomi itu mengutamakan pembangunan ekonomi secara mandiri, modernisasi dan secara ilmu pengetahuan. Target pendapatan nasional naik sampai 1,9 kali lipat daripada tahun 1977 .
Sedangkan target produk industri bruto dan biji-bijian meningkat 2,2 kali lipat dan 10 juta ton.

Menurut pengumuman pada Pebruari 1985 bahwa semua target negara itu dapat dicapai pada akhir 1984. Namun dinilai, proyek itu juga gagal karena seperti Rencana Pembangunan 6 tahun sebelumnya, mereka menetapkan priode masa transisi selama dua tahun setelah pengumuman itu. Beberapa ciri khas menonjol Rencana Pembangunan 7 tahun, selama dua priode itu adalah sebagai berikut:

△ Pelaksanaan target tambahan seperti ‘10 tujuan untuk membangun ekonomi sosialis untuk akhir tahun 1980an’ dan pengembangan 4 bidang untuk sumber alam dan

△ mulai lebih memperhatikan ekonomi terbuka, seperti meningkatkan proyek ekonomi dengan negara lain, perdagangan dan pengumuman ‘UU Usaha Bersama’

2.3.4. 3                  UU Usaha Bersama

UU itu diumumkan dalam pertemuan Sidang Rakyat Tertinggi pada 8 September , 1984 dengan tujuan pertukaran ekonomi/teknologi dengan negara asing dan proyek investasi bersama. Kebijakan yang secara resmi dikenal dengan ‘UU Pengoperasian Usaha Bersama” itu bertujuan untuk menyediakan bahan bakar, bahan baku, teknologi dan modal untuk mengaktifkan semua ekonomi dan memenuhi kebutuhan rakyat umum.
UU itu sebenarnya adalah salah satu terobosan bagi Korea Utara dalam keadaan resesi ekonomi dan keadaan sulit mendapat pinjaman dari luar negeri. Pada Maret 1985, Korea Utara mempersiapkan landasan kelembagaan yang dibutuhkan untuk kerjasama usaha dengan luar negeri itu, termasuk ‘UU terkait pengoperasian usaha bersama’ dan pajak pendapatan untuk orang asing’. Peserta utama dalam proyek itu adalah negara komunis lain maupun warga Korea pro-komunis yang tinggal di Cina, Rusia, dan Jepang. Korea Utara juga mencoba untuk menarik investasi dari ekonomi pasar seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong , Inggris, Prancis dan Australia.

2.3.4. 4                  Rencana Pembangunan 7 tahun ketiga (1987∼1993)

Seperti halnya Rencana Pembangunan 7 tahun selama dua priode sebelumnya, maka priode ke-3 juga bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang berdiri sendiri, modern dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka menargetkan pendapatan nasional meningkat 1,7 kali lipat (pertumbuhan rata rata tahunan 7,9 persen), sedangkan produksi barang industri dan biji-bijian meningkat 1,9 dan 1,4 kali lipat. Sebagian dari ’10 target’ direvisi termasuk bidang produksi baru dan konstruksi. Ciri khas Renacana Pembangunan 7 tahun putaran ke-3 termasuk:

△ Skala targetnya turun, dan hal itu mencerminkan keadaan resesi ekonomi di waktu itu,

△  mengutamakan inovasi teknologi, dan

△ lebih menekankan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Korea Utara menyampaikan niatnya untuk membuka ekonominya dengan pengumuman ‘zona perdagangan bebas Najin-Sunbong’ sejalan dengan proyek pengembangan muara sungai Tumen oleh UNDP (Program Pembangunan PBB). Untuk menyaingi Olimpiade Seoul 1988, Korea Utara memobilisasi tenaga dan investasi skala besar untuk mengadakan 13 festival pemuda dan siswa internasional, tetapi hasilnya tidak begitu besar. Sejalan dengan ambruknya mitra ekonomi Korea Utara, Uni Soviet dan negara komunis Eropa Timur, kebijakannya yang mengutamakan politik, dan faktor negatif lainnya mengakibatkan Rencana Pembangunan itu gagal. Pendapatan nasional hanya tumbuh 61 persen dari target semula, sedangkan ekspor hanya mencapai 52,5 persen dan pertumbuhan ekonomi di sektor utama lainnya mencapai 20~50 persen dari target. Untuk kali pertama, Korea Utara tidak ada pilihan, selain hanya secara resmi mengumumkan kegagalan Rencana Pembangunan ekonomi mereka.

2.3.5                    Perubahan Hubungan antar Korea

2.3.5. 1               Pertemuan Palang Merah antarKorea dan Reuni keluarga terpisah

Pada 12 Agustus 1971, Palang Merah Korea Selatan mengusulkan kepada Korea Utara melalui Siaran Radio KBS untuk mengadakan reuni anggota keluarga yang terpisah selama Perang Korea.

Dua hari kemudian, pihak Palang Merah Korea Utara melalui siaran Pyongyang menyetujui usulan Seoul untuk mengadakan pertemuan Palang Merah antara kedua Korea. Hasil pertemuan tahap pertama dan kedua tidak begitu memuaskan, kedua pihak hanya menyetujui 5 prinsip agenda dasar untuk reuni itu yakni konfirmasi alamat anggota keluarga terpisah (kalau masih hidup), bebas berkunjung dan berkumpul, bebas bertukar surat, dan hal-hal lain sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Pertemuan dibuka kembali setelah Palang Merah Korea Utara mengumumkan pihaknya akan menyerahkan bantuan untuk korban banjir besar yang melanda Korea Selatan pada tahun 1984. Pertemuan 3 kali itu menghasilkan persetujuan untuk mengadakan reuni untuk keluarga terpisah. Dari 20 ~23 September 1985, ketua Palang Merah kedua negara langsung memandu 151 anggota keluarga ke Seoul dan Pyongyang. Reuni keluarga dapat dilaksanakan walaupun jumlahnya terbatas dan waktunya singkat untuk kali pertama setelah 3 dekade. Namun reuni itu terhenti untuk beberapa lama, hingga dibuka kembali pada tahun 2000 untuk tahap kedua .

2.3.5. 2      Kerjasama ekonomi tingkat sipil

Perbaikan hubungan Korea Selatan dan Utara bukan hanya terjadi dalam bentuk upaya kemanusian seperti reuni keluarga terpisah dan penyerahan bantuan. Walaupun sangat terbatas, berbagai pertukaran dan kunjungan satu sama lain di antara kedua Korea mulai terjadi, sehingga semakin membentuk suatu landasan untuk pertukaran tingkat sipil.

Kejadian yang menarik perhatian besar pada waktu itu adalah kunjungan Jung Ju-young, ketua grup Hyundai, ke Pyongyang. Pendiri Hyundai, Jung Ju-young bertemu dengan pejabat tinggi Korea Utara termasuk Kim il-sung sebelum dia kembali ke Seoul.

Kunjungan itu adalah kejadian yang dapat diramalkan sebagai mulai terwujudnya kerjasama ekonomi kedua Korea. Khususnya dalam kunjung tersebut ada kesepakatan dengan pihak Pyongyang untuk mengirim wisatawan Korea Selatan ke gunung Geumgang Korea Utara. Walaupun pada awalnya kemungkinan terwujudnya proyek itu masih sangat diragukan dan harus memakan 10 tahun sampai dapat terwujud nyata, namun kesepakatan itu memiliki makna bersejarah dimana warga biasa Korea Selatan, bukan tokoh politik, dapat mengunjungi teritorial Korea Utara secara bebas.

2.3.6    Kematian Kim Il-sung dan pewarisan kekuasaan Negara

Kim Il-sung meninggal pada pukul 2:00 dini hari pada 8 Juli, 1994. Tetapi pengumuman resmi oleh pemerintah Korea Utara disampaikan dalam bentuk ‘siaran khusus’ 34 jam kemudian. Penyebab kematian Kim Il-sung yang diumumkan secara resmi adalah kematian otot jantung karena tidak adanya suplai darah yang disebabkan oleh kecapean karena dia bekerja berlebihan tanpa memelihara kesehatannya.

Upacara perpisahan terakhir diadakan 11 hari setelah kematiannya, pada 19 Juli. Seperti Lenin dan Mao, jenazah Kim dibalsem dan disimpan di istana kepresidenan Kumsusan, Pyongyang.

2.3.6. 1      Pemegangan kekuasaan dengan wasiat ayahnya.

Karena Kim Jong-il, diangkat dan dibesarkan sebagai pewaris politik ayahnya sejak tahun 1970an, maka dia sudah siap secara penuh untuk mewariskan tugas mendiang ayahnya, sehingga dia tampaknya akan dapat memegang kekuasaan tanpa kesulitaan. Tetapi , kegiatan pewarisan kekuatan dari ayah ke anak sulit ditemukan contohnya , apalagi tidak ada contoh pewarisan seperti itu berhasil di negara Komunis .

Dengan alasan itu, dunia memperhatikan Pyonggyang. Namun, diluar dugaan dari sebagian besar masyarakat dunia, Kim Jong-il tidak mewariskan jabatan apapun dari ayahnya, tetapi hanya memerintah negaranya atas wasiat, nama dan ajaran ayahnya sebagai panglima militer Korea Utara yang sudah meninggal dunia. Selama periode 3 tahun, Kim Jong-il hanya menyatakan bahwa dia akan memerintah Korea Utara menurut harapan dan ajaran ayahnya. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga kekuasaan dan kekuatan mistik ayahnya. Kim Il-sung mengizinkan Kim Jong-il memerintah sebagai pemimpin tertinggi secara de fakto. Namun, Kim Jong-il tidak segera mewariskan jabatan apapun secara resmi. Periode ini disebut sebagai waktu ‘kekuasaan negara Kim Jong-il dengan wasiat ayahnya’.

Sistem kekuasaan negara dengan wasiat ayahnya bisa dimungkinkan oleh ideologi pemerintahan otoriter, berdasarkan kombinasi tradisi sistem keluarga dimana ayahnya paling dihargai, dari ideologi Marxism-Leninism dengan kondisi Korea Utara yang unik. Kim Jong-il mengkukuhkan filsafat untuk memerintah negaranya dengan ‘semangat pembangunan nasional secara mandiri’, yang diketahui sebagai ‘Juche’ atau ‘Kim isme”

Kim Jong-il memilih cara yang dapat menguatkan landasan kekuatan politiknya secara bertahap, dengan pencanangan kekuasaan ayahnya Kim Il-sung, sehingga menghindari beban politik melalui pewarisan, tanggungjawab tentang kesulitan ekonomi dan isolasi negaranyadimasyarakatinternaional.
Pekerjaan pengidolaan Kim Il-sung, dengan mencanangkan norma tradisional seperti kesetiaan dan kewajiban terhadap orang atasan dan orang tua, hingga lama-kelamaan Kim Jong-il dapat mengalihkan karisma dan kekuasaan Kim il-sung kepadanya secara alami. Untuk mencapai hal itu Kim Jong-il harus memblokir kubu oposisi yang menolak sistemnya lebih dini, dan sekaligus memperkuat landasan sistem kekuasaan tunggal Kim Jong-il.

2.3.6. 2      Rencana pembangunan ekonomi di masa transisi (1994∼1996)

Korea Utara secara resmi mengumumkan kegagalan Rencana Pembangunan 7 tahun putaran ketiga secara jelas dalam pertemuan ke-21 Komisi Partai Sentral ke-6 pada tahun 1993. Setelah itu, mereka menetapkan periode 3 tahun (1994~1996) sebagai ‘periode pembangunan ekonomi negara sosialis’ dan menetapkan strategi baru selama periode ini termasuk ‘mengutamakan 3 bidang dalam ekonominya seperti pertanian, industri ringan dan perdagangan’. Walaupun masa transisi ini sudah direncanakan sebelum kematian Kim Il-sung, tetapi secara kebetulan Kim Jong-il bisa memiliki periode transisi sebelum sistemnya sendiri dijalankan.

2.3.6. 3      Krisis nuklir Korea Utara

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari NPT (Perjanjian non-proliferasi nuklir) pada tahun 1993. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT itu dengan IAEA (Badan tenaga atom internasional) pada Januari 1992. Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak IAEA melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti yang mencurigakan bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak, karena ada selisih sebanyak 90 gram dari yang dilaporkan oleh Korea Utara pada awalnya.

Dengan hasil itu IAEA segera meminta pelaksanaan inspeksi khusus, namun Korea Utara menolak permintaan itu dan menarik diri dari NPT sebagai aksi protes. Hampir setahun penuh negosiasi dilakukan namun gagal, kemudian konflik tentang masalah nuklir Korea itu sempat membawa krisis yang hampir menyebabkan terjadinya perang pada Juni 1994. Pertemuan dibuka kembali setelah kunjungan dramatis oleh mantan presiden AS Carter, yang mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara ketika itu, Kim Il-sung. Negosiasi AS dan Korea Utara dilanjutkan dengan mencapai perjanjian Jenewa pada Oktober 1994 yang diikuti oleh duta besar AS urusan nuklir, Robert Gallucci dan wakil menteri Deplu Korea Utara, Kang Suk-ju. Persetujuan bersyarat dibuat, Korea Utara akan menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya akan menerima minyak solar dan reaktor air ringan, hingga secara efektif menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara putaran pertama. Walaupun Perjanjian Jenewa tercapai setelah kematian Kim Il sung, namun hal itu bermakna bahwa kerangka dasar untuk hubungan Korea Utara dan AS terbentuk dalam masa akhir ‘Era Kim Il-sung’.

2.3.7                    Era Kim Jong-il dan ‘kebijakannya yang mementingkan militer’

2.3.7.1     Pembukaan era Kim Jong-il

Dalam sistem kekuasaan tunggal, ketidakadaan pemimpin tertinggi mengakibatkan kekacauan sistem itu dan membawa krisis rejim. Konflik di antara kekuatan politik setelah kematian diktator di negara komunis merupakan contoh baik. Terkait kondisi Korea Utara, kematian Kim Il-sung bisa menjadi ancaman serius pada rejim penguasa pada waktu itu. Tetapi Korea Utara sudah lama mempersiapkannya, baik sebelum maupun setelah kematian Kim Il-sung melalui pekerjaan menkokohkan sistem kekuasaan dengan warisan sehingga dapat menghindari krisis itu secara stabil.

Saat Pemilihan Kim Jong-il sebagai Sekretaris Umum Partai Buruh pada 8 Oktober 1997, merupakan waktu transisi dari periode kekuasaan oleh warisan ayahnya ke era Kim Jong-il secara nyata. Dengan momentum itu, Kim Il-sung tampil secara resmi untuk pertama kali di publik sebagai pemimpin.
Pertemuan ke-10 Sidang Rakyat Tertinggi diadakan setahun kemudian, pada 5 September 1998. Karena konferensi tidak diadakan setelah kematian Kim Il-sung, maka secara wajar hal itu bermakna bahwa era baru sudah mulai. Lebih jauh, pertemuan Sidang Rakyat Tertinggi memilih kembali Kim Jong-il sebagai ketua Komite Pertahanan Nasional, dan merevisi kembali Konstitusi baru. Kendatipun tidak ada upacara pelantikan, namun Kim Jong-il menjadi penguasa de fakto Korea Utara.

Konstitusi baru tahun 1998 diberi nama ‘Konstitusi Kim Il-sung’. Pengawal Konstitusi menyebut Kim Il-sung sebagai ‘pemimpin tertinggi selamanya di Korea Utara’ dan menekankan bahwa “negara akan mempertahankan dan menyelesaikan amanat dan pikiran Kim il-sung, sampai mencapai ‘revolusi Juche‘.

Ungkapan itu menkokohkan wewenang dan hak kekuasan anaknya Kim Jong-il karena Konstitusi baru melarang seseorang menjadi pemimpin tertinggi selain Kim Il-sung, artinya Korea Utara secara nyata tidak memiliki presiden negara setelah Kim Il-sung meninggal. Kekuatan mantan presiden (Kim Il-sung) dibagi dan didistribusi kepada Komite Partai Buruh permanen, Komisi Pertahanan Nasional dan kabinet. Menurut susunannya, anggota senior di dalam Sidang Rakyat Tertinggi merupakan badan politik tertinggi, maka ketua badan itu mewakili Korea Utara sebagai pemimpin.

Tetapi, sebenarnya, Komisi Pertahanan Nasional, yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada badan politik lain itu, merupakan badan kekuatan politik paling tinggi secara nyata. Oleh karena itu, ketua Komisi Pertahanan Nasional sebenarnya adalah pemimpin tertinggi de fakto di Korea Utara.

Oleh karena itu, mendiang Kim Il-sung masih tetap memimpin Korea Utara melalui wasiatnya, dan anaknya, Kim Jong il. Katanya, Kim Jong-il yang mewariskan semua ajaran dan wasiat ayahnya secara otomatis menjadi pemimpin negara komunis itu. Maka, hal itu mengangkat Kim Jong il sebagai politisi super yang statusnya hampir sama dengan status ayahnya. Artinya, rejim Kim Jong-il bisa dikatakan sebagai ‘versi perpanjangan rejim Kim Il-sung’.

2.3.7.2              Politik yang mengutamakan militer

Semboyan baru Kim Jong-il, ‘politik yang mengutamakan militer’, adalah strategi nasional Kim Jong-il yang bertujuan untuk memelihara rejim dan sekaligus membangun ekonomi nasional dengan memobilisasi militer . Untuk menjaga keamanan rejim maupun pertumbuhan ekonomi, Korea Utara secara efektif berubah menjadi ‘negara yang mengutamakan militer’.

Konsep inti semboyan ini didukung oleh konsep ‘ pembanguan nasional yang kuat’. Yakni, sistem yang mengutamakan militer’ berarti penjagaan keamanan rejim dan pembangunan nasional kuat melalui ‘politik yang memprioritaskan militer’. Konsep yang mementingkan militer dalam politik menunjukkan bahwa kubu militer di Korea Utara merupakan satu-satunya aset yang paling kuat dan yang dapat dimobilisasi dengan efektif.

Oleh karena itu, kekuatan militer dimanfaatkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan keamanan rejim. Menurut definisi Korea Utara sendiri, prinsip yang mengutamakan militer mencakup ‘pemberian semuanya ke militer dan mempertimbangkan bahwa hal yang paling penting dalam politik adalah militer. Yakni kegiatan politik yang secara aktif mendorong revolusi dan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan kekuatan militer (Nodong Simmun). Tujuan akhir kebijakan politik itu adalah ‘membangun negara yang kuat’, yang tidak dapat diancam oleh invasi asing.

Konsep ‘sistem yang mengutamakan militer’ tampil pertama kali sejalan dengan pembentukan sistem rejim Kim Jong-il. Perkataan ‘ militer yang terutama’ sempat juga digunakan sebelumnya, dan berlanjut hingga setelah kematian Kim Il-sung. Kim jong-il pernah mengungkapkan konsep itu dengan pernyataan yang hampir sama seperti“ pikiran revolusional yang mementingkan militer’ dan ‘militer yang memimpin partai dan rakyat’ melalui media massa Korea Utara. Sistem itu tampil sebagai moto utama nasional setelah sebuah pidato yang disampaikan oleh Kim Jong-il pada Oktober 1997, dimana dia mengatakan bahwa “bagaimanapun sulitnya keadaan ekonomi, maka hal yang paling diutamakan adalah militer dan yang lainnya akan dipertimbangkan kemudian”.

Pidato itu disampaikan pada saat Kim Jong-il dipilih sebagai Sekretaris Umum Partai Buruh. Dari mulai 1998, konsep revolusioner yang mementingkan militer, dan dipimpin oleh militer’ itu secara resmi dinyatakan dalam pertemuan pertama dalam Sidang Rakyat Tertinggi ke-10 pada September 1998.

2.3.7.3              Parade Kesulitan dalam krisis yang menyeluruh

            Walaupun kematian Kim Il-sung itu tersendiri merupakan krisis besar bagi rejim, namun Korea Utara sedang menghadapi masalah yang lebih besar . Apa yang disebut “Parade Kesulitan” yang dimulai pada tahun 1995 adalah ‘krisis secara keseluruhan yang menimpa masyarakat Korea Utara karena resesi ekonomi’. Parade Kesulitan yang berlanjut selama periode 6 tahun sampai tahun 2000, dapat dikatakan sebagai sejarah perjuangan untuk menjaga rejim Korea Utara.
            Stagnasi dan pembatasan sistem ekonomi Korea Utara merupakan masalah serius bahkan sebelum kematian Kim Il-sung. Apalagi, ambruknya Uni Soviet dan negara komunis Eropa Timur membuat Korea Utara terisolasi dalam segi politik dan ekonomi. Kematian Kim Il-sung dan ketidakpastian politik juga menyebabkan krisis secara keseluruhan di masyarakat Korea Utara.

            Pada waktu itu, masalah paling serius di Korea Utara adalah kekurangan pangan. Banyak penduduk Korea Utara mati akibat kelaparan, dan hal itu memaksa Korea Utara meminta bantuan kepada masyarakat internasional.

Walaupun data yang dipercaya sulit untuk ditemukan gara-gara sifat ketertutupan rejim Korea Utara, namun diduga jutaan penduduk mati akibat dari kelaparan. Anak-anak menjadi pengemis di jalan-jalan. Untuk hidup mereka terpaksa meminta uang atau mencuri. Para ahli yakin bahwa 1,5 sampai 3 juta orang mati akibat kelaparan selama periode ini.

Hal-hal seperti itu nampaknya merupakan salah satu alasan Kim Jong-il secara terpaksa memilih cara memegang kekuasan secara sendiri melalui kekuatan warisan ayahnya. Pernyataan ‘parade kesulitan’ berasal dari niatnya untuk mengisyaratkan semangat perjuangan saat parade komunis Cina dalam sejarah komunisme, yaitu “Parade Agung” .

‘Parade kesulitan’ putaran pertama di Korea Utara adalah berarti perjuangan ‘parade berdarah selama 100 hari’ yang dipimpin oleh Kim il-sung selama kegiatan perlawanan bergerilla terhadap imperialis militer Jepang. Dari September 1938 , Kim Il-sung memimpin gerilyawan untuk kemerdekaan dan memimpin 20 pertempuran melawan militer Jepang dengan kemenangan kendati kekurangan senjata dan pasukan, di sektiar perbatasan daerah sungai Yalu pada Maret 1939. Kemudian, ‘parade kesulitan’ putaran kedua adalah di saat gerakan anti Kim menentang kekuasaan Kim Il-sung pada Agustus 1956. Oleh karena itu, ‘parade kesulitan’ 1995 adalah putaran ketiga dalam rangkaian parade kesulitan di Korea Utara.

Korea Utara mendefinisikan krisis ekonomi dan kekurangan pangan yang parah itu sebagai ‘parade kesulitan, dengan tujuan untuk mengatasi masalah itu dengan mengutip kasus dramatis dalam sejarah komunisme. Hal itu menunjukkan bahwa rejim Korea Utara memandang krisis ekonomi itu akan dapat juga menjadi ancaman serius bagi rejim mereka.

Pada Oktober 2000, genap 55 tahun HUT pendirian Partai Buruh, Korea Utara mengumumkan bahwa ‘parade kesulitan’ berakhir. Harian utama Korea Utara, Nodong Simmun (tanggal 3 Oktober) menyebut “periode itu adalah penderitaan paling buruk dalam sejarah manusia yang tidak pernah ditemukan .” Kim Jong-il juga mengomentari selama kunjungannya ke Cina pada akhir Mei 2001 lalu bahwa “parade kesulitan itu telah berakhir dan Korea Utara sekarang menghadapi aspek baru”. Walaupun ‘parade kesulitan’ adalah krisis paling serius yang mengancam rejim Korea Utara maupun periode paling sulit bagi penduduknya, namun parade itu juga memiliki arti tersendiri, yaitu menjadi suatu proses untuk menkokohkan sistem kekuasaan tunggal di bawah Kim Jong-il.

2.3.8                    Korut di abad ke-21 – di persimpangan jalan antara ‘senjata nuklir’ dan ‘pembaruan, keterbukaan’

2.3.8.1              Perbaikan hubungan antarKorea

Salah satu ciri khas menonjol dalam kebijakan diplomatik Korea Utara pada akhir 1990an dan 2000an adalah diplomasi aktif dengan Korea Selatan. Hal itu sejalan dengan kebijakan Korea Selatan yaitu “kebijakan sinar matahari” terhadap Korea Utara. Pada tahun 1998 kunjungan ke Korea Utara oleh ketua Hyundai Jung Ju-young yang membawa 500 ekor sapi sebagai oleh-oleh untuk Korea Utara, maupun dimulainya program wisata gunung Geumgang, mengubah paradigma hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Proyek kompleks industri Gaesung juga dilaksanakan di daerah kota Gaesung Korea Utara untuk menciptakan efek sinergi produksi melalui kombinasi modal Korea Selatan dengan tanah dan tenaga dari Korea Utara.

Pada tahun 2000, presiden Kim Dae-jung mengunjungi Pyongyang dan bertemu dengan Kim Jong-il untuk mengadakan KTT. Kedua pemimpin mencapai Pernyataan Bersama 15 Juni, yang terdiri atas 5 prinsip utama:

△ Upaya mandiri untuk reunifikasi,

△ Mencari titik temu bersama terkait pandangan kedua Korea tentang reunifikasi,

△ Pertemuan keluarga terpisah, dan penuntasan masalah tawanan perang,

△Pertukaran aktif dan kerjasama, dan

△ Pembukaan kembali dialog bilateral antarKorea.

            Proyek seperti reuni keluarga terpisah dan pertemuan tingkat menteri dibahas, dan saluran dialog antara militer dibuka. Proyek untuk menyambung rel kereta di bagian Barat dan Timur pantai Semenanjung Korea, maupun kegiatan bersama antarKorea untuk pertukaran tingkat sipil juga dilaksanakan.

      Lebih jauh lagi, partisipasi atlet Korea Utara dan kelompok pendukung pada Busan Asian Games 2002 merupakan kejadian penting untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Sementara itu, lebih dari satu juta warga Korea Selatan mengunjungi gunung Geumgang selama 6 tahun, hingga program wisata Korea Utara itu menjadi lambang hubungan antarKorea.

      Penyerahan bantuan Korea Selatan ke Korea Utara, termasuk pupuk kimia, makanan, dan medis juga menjadi faktor penting dalam perekonomian Korea Utara.

Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Korea Utara setelah Cina. Ekonomi Korea Utara semakin menjadi bergantung pada Korea Selatan.

2.3.8.2              Inisiatif ekonomi baru dan zona ekonomi khusus Shineuiju

Kestabilan sistem kekuasaan Kim Jong-il tidak segera membawa kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Korea Utara. Pembatasan struktur sistem domestik masih ada, dan lingkungan eksternal juga memburuk, sehingga lebih mengisolasi perekonomian negara komunis itu. Rencana Pembangunan masa transisi 3 tahun yang berlaku pada tahun 1994 tidak begitu mendapat hasil. Korea Utara masih bergantung pada bantuan asing untuk memenuhi permintaan pangan domesitk, sedangkan porsi ketergantungan ekonominya pada Cina dan Korea Selatan dalam perdagangan semakin besar. Kekurangan dana, teknologi dan informasi membuat Korea Utara sulit mencapai pertumbuhan ekonomi mandiri mereka.
            Zona ekonomi khusus Shineuiju diusulkan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan itu. Sebuah proyek untuk membangun Zona Perdagangan Bebas di pelabuhan Najin dan daerah Seonbong, di propinsi Hamkyeong dilaksanakan pada tahun 1991 dengan tujuan mengubah zona ini menjadi pusat logistik internasional, pusat ekspor untuk produk olahan maupun sebagai pusat wisata dan keuangan. Walaupun upaya legislasi dan institusional dikerjakan, namun lingkungan negara sosialis yang tertutup dan terbatas, infrastruktur yang belum memadai dan rendahnya tingkat kepercayaan dari luar negeri mengakibatkan gagalnya proyek itu.

Zona Ekonomi khusus Shineuiju secara dasar berbeda jauh dari zona perdagangan bebas Najin –Seonbong. Kim Jong-il, selama kunjungan ke Cina, menyaksikan reformasi lokal dan keterbukaan yang sedang dilaksanakan negara itu. Menurut berita, dia mengungkapkan bahwa “ dunia yang benar-benar baru sedang diciptakan di sana”. Zona ekonomi khusus, Shineuiju adalah proyek ambisius yang datang pada saat rencana pembangunan nasional selama masa transisi mereka, gagal dan kepemimpinan Korea Utara tidak membuat ide baru.
Cetak biru untuk zona itu diumumkan dalam pertemuan komisi permanen Sidang Rakyat Tertinggi pada 12 September 2002. Zona ini menjadi de fakto ‘negara di dalam negara” hampir sama dengan Hong Kong, yang menjamin kegiatan bisnis dan hak properti swasta, yang dipimpin oleh menteri administrasi.

Dengan posisi yang terletak di dekat Cina dan laut Barat, zona itu sangat mudah untuk diakses oleh orang dan modal asing. Di tengah perhatian besar dunia, pebinis Cina, Yang-Bin dilantik sebagai menteri administrasi zona itu. Namun, proyek Shineuiju ditimpa masalah saat Yang-Bin ditangkap oleh Cina dengan tuduhan korupsi, dan sampai sekarang tidak berkembang lagi.

2.3.8.3              Krisis nuklir Korea Utara putaran kedua

            Perjanjian Jenewa tahun 1994 membuat masalah senjata nuklir Korea Utara tenang untuk sementara. Tetapi, kecurigaan yang disebut ‘program nuklir di daerah Kumchangri’ sekali lagi mengangkat isu nuklir Korea Utara pada akhir 1990an. Pertemuan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS menghasilkan kesepakatan untuk menerima tim inspeksi AS.

            Hubungan AS dan Korut nampaknya pulih kembali setelah kunjungan wakil ketua komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, Cho Myung-rok pada Oktober 2000, ke Gedung Putih AS. Dan menteri luar negeri AS, Madeline Albright mengunjungi Pyonyang.

Akan tetapi, hubungan kedua negara segera berubah dengan peluncuran pemerintahaan George W. Bush. AS secara konsisten menyampaikan kecurigaannya tentang Persetujuan Jenewa, sedangkan Korea Utara mengutuk AS karena tidak memberikan reaktor Air Ringan yang pernah dijanjikan. Dalam pertemuan di Pyongang dengan delegasi AS yang dipimpin oleh asisten menteri luar negeri, James Kelly pada Oktober 2002 , Korea Utara mengakui tentang program nuklir rahasia mereka, maka krisis nuklir Korea Utara putaran kedua muncul kepermukaan. Korea Utara mengoperasikan kembali fasilitas nuklir yang selama ini dibekukan, dan akhirnya menarik diri dari NPT pada 1 Oktober 2003.  Apa yang lebih buruk, Korea Utara dicurigai menggunakan Uranium berkadar tinggi, HEU maupun plutonium untuk mengembangkan senjata nuklir. Korea Utara dikritik melanggar kesepakatan Jenewa, dan dengan diam-diam mengembangkan senjata nuklir bahkan setelah persetujuan diumumkan. Terkait hal itu, Korea Utara membela diri dengan mengatakan bahwa AS tidak memenuhi perjanjian termasuk pemasokan reaktor Air Ringan.

2.3.8.4              Pertemuan segi-6

Krisis nuklir Korea Utara putaran kedua terjadi sejalan dengan kandasnya dialog antara Korea Utara dan AS. Korea Utara mengharapkan untuk dapat bernegosiasi langsung dengan AS dan menuntut jaminan keamanan rejim Pyongyang sebagai imbalan pembuangan program nuklirnya. Sementara itu, AS tidak begitu suka untuk melakukan negosiasi langsung dengan Korea Utara, dan mengatakan bahwa “tidak ada imbalan terhadap tindakan yang salah”.

Kerangka dialog multilateral antara AS, kedua Korea, Cina, Rusia dan Jepang diusulkan sebagai terobosan bagi keadaan yang sudah macet total itu. Cina ditunjuk sebagai negara pengantara, dan putaran pertama pertemuan segi-6 diadakan di Beijing pada Juli 2003. Setelah pertemuan putaran kedua dan ketiga tidak ada hasil. Dan setelah itu pertemuan multilateral hampir tidak aktif selama setahun sebelum akhirnya pertemuan putaran ke-4 dibuka kembali pada akhir Juli 2005.

2.3.8.5              Kontrol sosial di masyarakat Korea Utara mulai longgar.

Kontrol penguasa Korea Utara terhadap masyarakat mereka pada umumnya mulai longgar selama periode ‘parade kesulitan. Contoh baiknya adalah eksodus penduduk Korea Utara yang menderita kelaparan. Sebagian besar pengungsi melarikan diri ke Cina gara-gara kelaparan, ada banyak diantara mereka yang menuju ke Korea Selatan.

Mereka yang biasanya disebut “pengungsi karena alasan ekonomi” menjadi isu HAM di masyarakat internasional. Walaupun skalanya tidak sebanyak jumlah pengungsi yang melarikan diri dari negara komunis saat Eropa Timur ambruk, jumlah pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara terus meningkat.

                                          BAB III

         Kesimpulan

            Korea Utara adalah sebuah negara dimana negara ini terletak di utara bagian dari negara korea Selatan, Korea Utara memiliki sistem pemerintahan        diktator saat ini dipegang oleh Kim-Jong-un, Putra pewaris dari Kim-Jong-Il. Dan presiden abadinya yaitu Kim-Il-Sung, Pada tahun 1960 dimana ekonomi korea utara mengalami klimaks dan stabil sedangkan tetangganya korea selatan sendiri cenderung lambat dalam aspek perekonomian dll.

Korea Selatan dapat bangkit dalam berbagai bidang termasuk perekonomian dan industrialisasinya di tahun 90-an dan mengalahkan tetangganya korea utara yang kian terpuruk akibat banyak faktornya baik itu intern atau ekstern.

Meskipun perang korea dan perang dingin telah berakhir, dan sampai sekarang ini kedua negara kakak-adik ini saling menunjukan eksistensinya di berbagai bidang di kancah internasional, meskipun sempat bersih tegang pada beberapa tahun terakhir ini antara Korea Selatan dan Korea Utara namun tidak sampai menimbulkan Perang Korea part II atau pun perang-perang lainya.